INFOFAKTUAL.ID, KONAWE – Apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe pada awal tahun 2026 menjadi lebih dari sekadar rutinitas tahunan.
Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, memimpin langsung apel perdana ASN di Lapangan Upacara Kantor Bupati Konawe, Senin (5/1/2026), sekaligus menandai dimulainya era kerja nyata birokrasi Konawe.
Apel tersebut dihadiri Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim, Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta ribuan ASN Pemkab Konawe yang jumlahnya mencapai sekitar 12.000 pegawai, termasuk lebih dari 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam sambutannya, Yusran Akbar secara tegas menekankan bahwa tahun 2026 bukan lagi tahun seremonial, melainkan tahun pembuktian kinerja ASN.
“Tahun 2026 harus kita mulai dengan kerja nyata. Bukan lagi sekadar apel, seremoni, atau rutinitas administratif tanpa dampak. Yang kita kejar adalah hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Momentum apel perdana ini menjadi bagian dari kesiapan daerah menjelang agenda nasional, yakni kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto pada Maret 2026 untuk meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Sorue, Kecamatan Soropia.
Dalam arahannya, Yusran Akbar menyampaikan 10 poin strategis yang menjadi roadmap kinerja ASN Konawe sepanjang 2026, sekaligus fondasi transformasi birokrasi menuju Konawe Bersahaja yang maju dan sejahtera.
Pertama, Bupati menekankan fokus kerja nyata sejak awal tahun. Seluruh OPD diminta langsung bergerak, bekerja terukur, dan menghindari pola kerja simbolik tanpa dampak.
Kedua, penyelesaian administrasi menjadi perhatian serius. Seluruh OPD diwajibkan menuntaskan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, termasuk pekerjaan fisik yang berlanjut ke 2026, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ketiga, setiap OPD harus memiliki perencanaan kegiatan 2026 yang jelas, terukur, dan realistis. Tidak boleh lagi ada kegiatan tanpa arah dan indikator keberhasilan.
Keempat, bupati memerintahkan BKPSDM segera menuntaskan distribusi dan penempatan PNS serta PPPK hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat pelayanan dasar di akar rumput.
Kelima, soal disiplin dan keteladanan. Bupati menegaskan penegakan disiplin waktu dan kehadiran harus dimulai dari pimpinan OPD.
“Pimpinan harus menjadi teladan. Jangan menuntut disiplin jika kita sendiri abai,” tegasnya.
Keenam, pelayanan prima menjadi roh utama birokrasi. Bupati mengingatkan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani.
“Pelayanan publik harus cepat, ramah, transparan, dan bebas pungutan liar. Administrasi harus tertib dan patuh aturan agar ASN tidak terjerat masalah hukum,” ujar Yusran Akbar.
Ketujuh, efisiensi anggaran. Setiap belanja daerah harus efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Kedelapan, pengawasan internal diperkuat. Setiap potensi masalah harus diselesaikan sejak dini, bukan dibiarkan menumpuk.
Kesembilan, Bupati menekankan pembangunan budaya kerja ASN yang jujur, sederhana, melayani, dan bertanggung jawab sebagai karakter birokrasi Konawe.
Kesepuluh, komitmen bersama. Seluruh ASN diminta bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab demi mewujudkan Konawe Bersahaja yang maju, adil, dan sejahtera.
Di akhir sambutan, Yusran Akbar menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah, termasuk kesiapan KNMP Sorue, tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga mindset dan kualitas pelayanan ASN.
“Ini bukan hanya soal proyek, tapi reputasi daerah. Kita sedang membangun Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Semua itu dimulai dari cara kita melayani masyarakat,” pungkasnya. (Red)
