INFOFAKTUAL.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menegaskan keseriusannya, dalam memperkuat tata kelola serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perbankan daerah, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang menjadi tulang punggung pembiayaan ekonomi kerakyatan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, saat membuka Pelatihan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Kualifikasi Direktur Tingkat I dan Komisaris Angkatan I DPD Perbarindo Sultra, yang digelar di Kendari, Senin (6/1/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, Ketua Bidang Pendidikan DPP Perbarindo, Zinsari, serta Kepala Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Kepala Bagian. Hadir pula Ketua DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara, Dr. Ahmat, SE., MM, beserta jajaran pengurus, para trainer, serta peserta Pelatihan Sertifikasi Direktur Tingkat I dan Komisaris BPR se-Sulawesi Tenggara, bersama sejumlah pihak terkait lainnya
Dalam sambutannya, Asrun Lio memberikan apresiasi tinggi kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perbarindo Sultra, atas inisiatif menyelenggarakan pelatihan sertifikasi tersebut. Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen kuat Perbarindo dalam membangun kualitas SDM perbankan secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan.
“BPR memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak keuangan daerah, karena bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM. Oleh sebab itu, BPR tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan,” tegas Asrun Lio.
Ia menegaskan bahwa pelatihan sertifikasi berbasis kompetensi ini tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44 Tahun 2015. Lebih jauh, kegiatan ini merupakan instrumen penting dalam memperkuat penerapan good corporate governance (GCG) di lingkungan industri BPR, khususnya di Sulawesi Tenggara.
“Integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral harus menjadi fondasi utama dalam penguatan manajemen dan tata kelola BPR,” ujarnya.
Sekda Sultra juga mengingatkan bahwa kualitas kompetensi direktur dan komisaris sangat menentukan arah dan keberlanjutan pengelolaan dana masyarakat. Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir insan perbankan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap prinsip kehati-hatian dan pelayanan publik.
“Dengan SDM yang berkualitas, BPR diharapkan mampu memperluas akses permodalan, mendorong pertumbuhan UMKM, menekan angka kemiskinan, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Kepada seluruh peserta pelatihan, Asrun Lio berpesan agar mengikuti setiap sesi dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga mampu meraih hasil terbaik dalam uji kompetensi yang akan dihadapi. (Red)
