Sinergi Pemda hingga Desa Menuju Konawe Bebas Stunting 2025

Ketgam. Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si., saat memaparkan capaian kinerja dan strategi Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (22/10/2025). Foto: PPID Diskominfo Konawe.
https://infofaktual.id/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240614-WA0082-1.jpg

INFOFAKTUAL.ID, KENDARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe terus meneguhkan komitmennya, dalam upaya menurunkan angka stunting secara signifikan.

Hal ini kembali dibuktikan saat Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si., memaparkan capaian kinerja dan strategi Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (22/10/2025).

Dalam paparannya, Syamsul Ibrahim menegaskan bahwa penurunan angka stunting di Konawe bukan sekadar program tahunan, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen pemerintahan hingga masyarakat desa.

Pemkab Konawe, terus mendorong langkah terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mewujudkan “Konawe Bebas Stunting” dalam beberapa tahun mendatang.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak Konawe lahir sehat, tumbuh cerdas, dan mendapatkan kesempatan terbaik untuk masa depannya. Inilah tujuan besar dari seluruh aksi konvergensi yang kita jalankan,” tegas Syamsul Ibrahim.

Dalam pemaparannya, Wabup menyampaikan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Konawe telah menyesuaikan 25 desa lokus perubahan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Setiap desa kini memiliki rencana kerja yang lebih tajam dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Semua desa lokus sudah kita sesuaikan dengan hasil pemantauan tahun lalu. Setiap desa memiliki kegiatan prioritas yang disusun untuk mempercepat penurunan stunting,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syamsul menguraikan sejumlah program prioritas tahun 2025, salah satunya penguatan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

Dari 33 rekomendasi kegiatan hasil rencana aksi sebelumnya, 32 di antaranya telah terakomodir dalam APBD, sementara satu kegiatan yang sempat tertunda pada 2024 yaitu promosi dan sosialisasi kelompok ketahanan serta kesejahteraan keluarga, kini dimasukkan kembali dalam perencanaan tahun 2025.

 

Langkah-langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Konawe terus memperkuat sinergi lintas sektor dan efektivitas penggunaan anggaran.

Kegiatan Rembuk Stunting yang digelar di 29 kecamatan pada Januari–Februari 2024, bersamaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, juga menjadi bagian penting dari proses konvergensi.

Forum ini menjadi ruang terbuka bagi semua pemangku kepentingan — mulai dari camat, kepala desa, hingga perangkat daerah — untuk mengidentifikasi akar masalah, menyepakati intervensi prioritas, dan menyusun langkah konkret penanganan stunting.

Hasil rembuk kemudian dituangkan dalam berita acara dan daftar rencana intervensi prioritas, lengkap dengan lokasi kegiatan, volume, serta pelaksana dari masing-masing OPD.

Sebagai contoh, di Kecamatan Wonggedo, disepakati program pengadaan sarana posyandu dan pelatihan kader KPM, yang akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan Konawe pada tahun anggaran 2025.

Wabup menambahkan, aksi konvergensi ketiga di Kabupaten Konawe kini telah berjalan secara partisipatif, terintegrasi, dan terdokumentasi hingga ke tingkat desa.

Bahkan, Rembuk Stunting tingkat kabupaten juga telah dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang RKPD 2025 dan penyusunan RPJPD 2025–2045, sebagai bentuk integrasi nyata antara perencanaan pembangunan daerah dan upaya percepatan penurunan stunting.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Bupati Konawe dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, serta mitra pembangunan.

Dalam kesempatan itu, seluruh peserta menandatangani komitmen bersama percepatan penurunan stunting, yang menjadi pijakan moral dan administratif bagi seluruh jajaran pemerintahan.

Sebagai wujud keterbukaan informasi publik, seluruh kegiatan aksi konvergensi juga dipublikasikan melalui media sosial dan media massa, agar masyarakat dapat memantau langsung progres dan capaian yang telah diraih.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung gerakan bersama menurunkan angka stunting.

“Dengan kerja sama lintas sektor yang semakin solid, kita optimistis dapat mencapai target Konawe Bebas Stunting. Semua program yang telah direncanakan selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi,” tutup Wabup Syamsul Ibrahim.

Melalui berbagai inovasi, kolaborasi, dan capaian yang telah diraih, Pemerintah Kabupaten Konawe kembali menunjukkan bahwa penanganan stunting bukan sekadar program angka, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif di Bumi Konawe. (Red)

Editor: Redaksi
error: Content is protected !!