INFOFAKTUAL.ID, KONAWE SELATAN – Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) bergerak cepat, melakukan sinkronisasi perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan (Faskes) serta pemetaan sistem rayonisasi rujukan bersama BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rabu (14/1/2026).
Langkah strategis ini bertujuan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, merata, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Konawe Selatan.
Kepala Dinas Kesehatan Konsel, Nurlita Jaya AS, S.Sos., M.Kes., menegaskan bahwa pengembangan fasilitas kesehatan ke depan tidak lagi dilakukan secara umum, melainkan berbasis data dan analisis kebutuhan yang terukur.
“Perencanaan Faskes kini harus berbasis data. Kita melihat langsung rasio peserta, ketersediaan tenaga kesehatan, serta kapasitas layanan di setiap wilayah agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” jelas Nurlita.
Dalam sinkronisasi tersebut, Dinkes Konsel dan BPJS Kesehatan menyepakati penguatan sistem rayonisasi rujukan, di mana pasien akan diprioritaskan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki kompetensi medis sesuai kebutuhan layanan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemerataan fasilitas kesehatan, baik melalui penambahan alat medis maupun penempatan tenaga kesehatan, disesuaikan dengan jumlah peserta JKN dan karakteristik wilayah pelayanan.
Nurlita menyebut, kebijakan ini sejalan dengan visi besar daerah Konsel Sehat, Cerdas, dan Sejahtera (Setara) yang menempatkan akses layanan kesehatan berkualitas sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sistem rujukan yang efisien dan faskes yang merata, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Langkah percepatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, dan Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama, dalam menghadirkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkeadilan bagi seluruh warga Konawe Selatan tanpa terkecuali.
Sinergi antara Dinkes Konsel dan BPJS Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan kesehatan, menekan angka rujukan yang tidak perlu, serta memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan medis yang optimal. (Red)
