INFOFAKTUAL.ID, KONAWE – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Januari 2026 dalam kegiatan resmi, digelar di Ruang Rapat BPS Konawe, Senin (2/2/2026).
Rilis data tersebut dihadiri Asisten III Setda Konawe, Kepala Bagian Ekonomi, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe.
Plt Kepala BPS Kabupaten Konawe, Fatchur Rochman, S.ST., M.E., menjelaskan bahwa inflasi year-on-year (yoy) di Konawe, terjadi akibat kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran utama masyarakat.
“Kenaikan harga paling terasa terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencapai 16,66 persen, serta kelompok kesehatan sebesar 16,58 persen,” ungkap Fatchur.
Selain itu, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,32 persen. Disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,5 persen, pendidikan 1,42 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,29 persen, transportasi 0,61 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga 0,67 persen, serta pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen.
Di sisi lain, hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yakni kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14 persen. Sementara kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat stagnan atau tidak mengalami perubahan indeks.
Menurut Fatchur, data IHK bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata kondisi ekonomi masyarakat Konawe. Rilis setiap bulan ini harus menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, khususnya bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Ia berharap, dengan pemanfaatan data yang tepat, pemerintah daerah dapat lebih cepat mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi serta mengambil langkah antisipatif agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Rilis IHK Januari 2026 ini menjadi alarm awal bagi seluruh pemangku kepentingan agar terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, terutama menjelang meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat pada bulan-bulan berikutnya. (Red)
