INFOFAKTUAL.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai memanaskan mesin pengendalian harga menjelang bulan suci Ramadan 2026.
Lonjakan inflasi pada Januari 2026, menjadi sinyal serius yang langsung direspons melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sultra, digelar di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Senin (9/2/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. Pertemuan tersebut digelar usai Sekda mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, terkait pengendalian inflasi daerah secara hybrid melalui Zoom Meeting.
Dalam pemaparannya, Asrun Lio mengungkapkan bahwa kenaikan inflasi bulanan/ month to month (mtm) Sultra dipicu oleh melonjaknya harga emas perhiasan dan sejumlah komoditas ikan. Sementara inflasi tahunan/year on year (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, harga emas perhiasan, beras, ikan-ikanan, serta tarif perguruan tinggi.
“Situasi ini perlu kita sikapi bersama, apalagi kita akan memasuki Ramadan. Stabilitas harga pangan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat,” tegas Asrun Lio.
Untuk menekan laju inflasi, HLM TPID Provinsi Sultra menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yakni sebagai berikut:
- Pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan tetap mencukupi dengan harga yang terkendali hingga Idul Fitri 2026.
- Penggilingan padi dan distributor besar akan diminta menyediakan beras dalam berbagai ukuran kemasan, mulai dari 5 kilogram, 10 kilogram, hingga 20 kilogram, agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sesuai kemampuan.
- Pengawasan harga akan diperketat. Para pedagang akan disosialisasikan agar tidak menjual barang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
- Perum Bulog didorong untuk mempercepat distribusi Minyakita langsung ke pedagang eceran agar pasokan merata dan harga tidak melonjak.
- Penggilingan beras diimbau mengutamakan penjualan dedak untuk kebutuhan peternak di Sultra dengan harga sekitar Rp3.500 per kilogram.
- Pemerintah akan mengoptimalkan gerakan pasar murah dan operasi pasar sebagai langkah cepat menekan harga di tingkat konsumen.
- Pembentukan klaster-klaster pangan di daerah serta gerakan tanam mandiri untuk komoditas pemicu inflasi akan terus didorong.
- Kerja sama antar daerah (KAD) diperluas guna menjamin pasokan pangan tetap stabil.
- Pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan atau regulasi untuk membatasi penjualan bahan pangan ke luar daerah agar kebutuhan dalam daerah tetap terjaga.
- Pemanfaatan cold storage untuk produk perikanan dan pertanian akan dioptimalkan guna menekan potensi kerugian pascapanen dan menjaga stabilitas pasokan.
Asrun Lio menegaskan, HLM TPID bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang konsolidasi untuk mengambil langkah nyata.
HLM TPID Provinsi Sultra diharapkan menjadi forum penting dalam merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Bank Indonesia. (Red)
