INFOFAKTUAL.ID, JAKARTA – Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Swiss menuai perhatian luas kalangan akademisi.
Bukan sekadar pidato diplomatik, paparan Prabowo dinilai sebagai peta jalan pembangunan nasional yang ditawarkan ke dunia, sekaligus undangan terbuka bagi kerja sama internasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
Akademisi Hubungan Internasional UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pidato Prabowo sebagai sebuah proposal terbuka kepada komunitas global.
Menurut Teguh, Presiden Prabowo tidak menutup-nutupi berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia sebagai warisan masa lalu. Namun, pada saat yang sama, ia juga menunjukkan capaian konkret pemerintahannya dalam merespons persoalan tersebut.
“Pemaparan Presiden Prabowo mempertegas perbedaan antara praktik greedynomics atau ekonomi keserakahan yang telah merusak banyak sektor, dengan Prabowonomics yang sejauh ini relatif berhasil menekan dampak kerusakan tersebut,” ujar Teguh kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Ia menilai pidato Prabowo di Davos sebagai deklarasi arah pembangunan Indonesia yang mengedepankan kemitraan global yang fair. Pidato ini layak dijadikan “playbook” kebijakan lintas sektor, dari pusat sampai daerah, agar seluruh pengambil kebijakan bergerak dengan semangat yang sama dan arah pembangunan yang selaras dengan Presiden.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Betty Tresnawaty, menyoroti kekuatan strategi komunikasi Presiden Prabowo yang dinilainya persuasif, sistematis, dan efektif untuk audiens internasional.
Menurut Prof. Betty, Prabowo mampu menggabungkan data konkret, seperti penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi dan digitalisasi 288 ribu sekolah, dengan narasi emosional tentang kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut diperkuat dengan positioning Indonesia sebagai negara yang stabil di tengah ketidakpastian global.
Penggunaan retorika populis seperti istilah ‘ekonomi keserakahan’ yang dikemas dalam bahasa diplomatik menunjukkan kecerdasan “code-switching”.
“Dari sudut pandang nation branding, framing bahwa perdamaian adalah prasyarat kemakmuran merupakan strategi yang sangat kuat,” ujarnya.
Namun, Prof. Betty mengingatkan bahwa gagasan pendidikan seperti Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama bagi anak-anak miskin perlu pengawalan serius, sebab infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru justru bisa kontraproduktif.
“Klaim keberhasilan juga harus diverifikasi secara independen dan dijamin keberlanjutannya lintas pemerintahan,” tegasnya.
Dari perspektif ekonomi, Prof. Dian Masyita selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University (UIII), menilai pidato Prabowo menempatkan perdamaian, stabilitas, dan dialog sebagai syarat utama pembangunan di tengah fragmentasi geopolitik dunia.
“Tanpa kepercayaan dan kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan. Indonesia diposisikan sebagai mitra global yang menjunjung multilateralisme dan toleransi,” kata Prof. Dian.
Ia menilai konsep Prabowonomics mencerminkan pembangunan berbasis kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial, melalui penguatan industri strategis, program makan bergizi gratis, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara untuk investasi jangka panjang. Namun ia mengingatkan, tantangan terbesar tetap pada konsistensi implementasi.
“Jika pesan Davos ini diwujudkan nyata, Indonesia bukan hanya dihormati karena visinya, tapi diakui sebagai contoh negara berkembang yang mampu mengubah gagasan global menjadi dampak riil,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Dr. (Cand.) Donie Kadewandana, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Ia menilai pidato Prabowo sebagai upaya menjembatani idealisme dengan realitas kebijakan publik.
Menurutnya, pembangunan diposisikan sebagai proses jangka panjang yang bertumpu pada stabilitas politik, ekonomi, dan hukum.
Pidato ini tidak berhenti pada simbolisme, tapi menunjukkan hubungan langsung antara investasi manusia, melalui gizi, kesehatan, dan pendidikan, dengan daya saing ekonomi jangka panjang.
“Tantangan utamanya adalah konsistensi pelaksanaan. Tetapi secara substansi, pidato ini menghadirkan harapan bahwa pembangunan tidak lagi dilihat sebagai proyek jangka pendek,” tambahnya.
Secara keseluruhan, para akademisi sepakat bahwa pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin tampil sebagai aktor global yang menawarkan stabilitas, kerja sama yang adil, serta visi pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan kinerja dan capaian pemerintahan selama setahun terakhir, serta membanggakan kondisi perekonomian nasional. Ia bahkan mengutip penilaian International Monetary Fund (IMF) yang memuji ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
Pidato itu tidak hanya berbicara kepada dunia, tetapi juga memantulkan satu pesan ke dalam negeri: arah pembangunan Indonesia kini ingin berjalan dengan narasi kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan. (Red)
