UHC Award 2026, Bukti Keberhasilan Program JKN di Konawe

Ketgam. Montase Bupati Konawe dalam kegiatan UHC Awards 2026 di Jakarta. Foto: Diskominfo Konawe.
https://infofaktual.id/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240614-WA0082-1.jpg

INFOFAKTUAL.ID, KONAWE – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dalam menjamin layanan kesehatan warganya, kembali mendapat pengakuan nasional.

Pemkab Konawe berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari BPJS Kesehatan, dalam ajang nasional yang digelar di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Penghargaan prestisius tersebut diterima langsung Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, sebagai simbol keberhasilan daerah dalam memastikan mayoritas penduduknya terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

UHC Award 2026 hanya diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang dinilai mampu memenuhi indikator utama, mulai dari cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, hingga keberlanjutan pembiayaan melalui APBD.

Kabupaten Konawe dinilai sukses mengikutsertakan hampir seluruh warganya sebagai peserta JKN-KIS. Selain itu, daerah juga menunjukkan keberpihakan nyata dengan mengalokasikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara konsisten setiap tahun.

Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah.

“Penghargaan ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk rakyat. Tugas kami memastikan setiap warga Konawe bisa berobat tanpa khawatir biaya,” ujar Yusran Akbar.

Ia menambahkan, Pemkab Konawe akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan serta meningkatkan alokasi anggaran sektor kesehatan agar capaian UHC tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat.

“Target kami jelas, tidak boleh ada satu pun warga Konawe yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar,” tegasnya.

Capaian UHC Award 2026 ini semakin mengukuhkan Konawe sebagai daerah yang serius membangun sistem kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan daerah di bidang pelayanan publik. (Red)