INFOFAKTUAL.ID, JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, Jumat (6/2/2026).
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut, diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menjelaskan, rapat koordinasi ini sekaligus menjadi forum evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Ia menyebut, Indonesia berhasil melewati tahun 2025 tanpa impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.
“Ini capaian besar. Karena itu, rakor ini kami gelar sebagai konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 bisa berjalan lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri mengambil peran sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dan lembaga pembiayaan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengatasi persoalan permodalan.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Para petani mendapatkan suntikan modal untuk kembali menanam jagung sekaligus memperluas lahan tanam mereka.
Perwakilan Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tak hanya soal modal, Polri juga memberi perlindungan kepada petani di sisi hilir dengan menjaga stabilitas harga. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga murah.
Sebagai langkah konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 merujuk pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga beli sesuai standar Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” terang Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan pembiayaan yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal tepat waktu sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi tahun 2026 ini, Polri menargetkan terbentuknya ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang kuat, terintegrasi, dan berpihak kepada petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan Indonesia. (Red)
